Oleh: Mokhamad Abdul Aziz*
“Di atas segalanya, saya ingin menyatakan barangkali ada yang berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Barangkali ada yang meramalkan dan menyimpulkan ini adalah akhir dari segalanya. Hari ini, saya nyatakan ini baru permulaan. Hari ini saya nyatakan ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Hari ini saya nyatakan ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama. Tentu untuk kebaikan kita bersama. Ini pembukaan buku halaman pertama. Saya yakin halaman-halaman berikutnya akan makin bermakna bagi kepentingan kita bersama.”
1 Comment
Oleh: Mokhamad Abdul Aziz*
Keputusan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengambil alih semua tugas Anas selaku ketua umum tampaknya belum mengakhiri prahara di tubuh partai berlambang bintang mercy itu. Tak hanya itu, implikasi dari “pemecatan” Anas juga menambah kian terpuruknya para politisi muda di pentas perpolitikan Indonesia. Oleh: Mokhamad Abdul Aziz*
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diuji kredibilitas dan intergritasnya sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk memberantas korupsi di tanah air. Ujian itu berupa perihal bocornya Surat perintah penyidikan (Sprindik) Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum. Oleh: Mokhamad Abdul Aziz
Lagi-lagi narkoba menjadi topik utama pemberitaan media massa di akhir bulan ini. Seperti tak ada berita lain, narkoba selalu menjadi top news di berbagai media tanah air. Setelah beberapa waktu lalu media dihiasi dengan pemberitaan kecelakaan Putra Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, yang dikait-kaitkan dengan narkoba, kini kabar narkoba berasal dari kalangan artis. Jurnal Nasional | Senin, 28 Jan 2013
Oleh: Mokhamad Abdul Aziz KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri dalam orasi politik pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-40 PDIP, di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (10/1), mengajak para kader PDIP agar tidak bermegah-megahan. Pernyataan ini muncul karena melihat situasi perpolitikan Indonesia yang kian "hedonis". Perilaku para politisi saat ini banyak yang terjebak dalam sikap hidup hedonistis; ditambah gaya hidup anak muda zaman sekarang, sepertinya negara ini layak disebut negeri hedonis. Memang gaya hidup bermewah-mewahan dan terkesan glamor sudah menjadi fenomena yang menjangkiti para petinggi di negara ini. Padahal, gaya hidup inilah yang menjadi salah satu penyebab utama maraknya korupsi di Indonesia. Dimuat di Radar Bangka l Senin, 21 Januari 2013 11:56 WIB Oleh: Mokhamad Abdul Aziz* Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) akhirnya resmi mengangkat politisi Partai Demokrat Drs. Roy Suryo Notodiprojo M.Sc, yang juga anggota Komisi I DPR RI, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Jumat (11/1/2013). Tayang di Kendari Pos 10 Januari 2013 Adanya dugaan rekening gendut para pejabat mengisyaratkan terjadinya realitas pemanfaatan kewenangan yang membabi buta. Artinya, pendapatan diluar gaji sangat mudah didapatkan oleh mereka yang menjadi pejabat yang mempunyai posisi tawar yang kuat. Dengan kata lain, pengawasan yang lemah juga menjadi faktor penyebab terjadinya ihwal tersebut. Untuk itu, para penegak hukum dan pihak-pihak terkait harus mampu menjalankan fungsinya agar tercipta pemerintahan bersih dan benci terhadap korupsi, sehingga berjuang mati-matian melawan korupsi dan kroni-kroninya. _Dimuat di Koran Online Rimanews, Rabu, 09 Januari 2013 - 07:05 WIB _"Padahal, setiap warga negara, meskipun berada di pedalaman dan buta aksara sekalipun, harus diasumsikan mengetahui semua peraturan dan hukum positif yang berlaku di negeri ini. Apalagi, para pejabat pemerintahan dan pejabat negara yang semestinya setiap langkah mereka diatur rambu-rambu hukum. Dan yang duduk di situ seharusnya adalah orang-orang yang telah mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Atau mungkin yang berada di birokrasi itu memang orang-orang yang tidak tahu dan “buta” akan peraturan sesuai yang dimaksud SBY. Tentu ini sungguh membahayakan bangsa indonesia ke depannya". __"Banyak hal yang tidak diurus negara, karena dibiarkan diselesaikan sendiri oleh mekanisme pasar. Namun, negara liberal masih memiliki peran dalam menjaga kompetisi berjalan fair, tanpa pelanggaran. Negara tetap memiliki otoritas dan mampu menjalakan tindakan hukuman atas mereka yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan". Oleh: Mohammad Nasih*
Tarikan uang recehan kepada pengendara mobil yang belok atau balik arah adalah pandangan biasa yang terjadi di banyak ruas jalan kota-kota besar,terutama di ibu kota negara, Jakarta. SEPUTAR INDONESIA _"Ibarat permainan catur, semua manuver politik yang ekstrem sekalipun pada akhirnya hanya akan menghasilkan babak yang disebut “remis”, yakni babak yang tidak ada pihak yang kalah maupun menang. Dalam babak itu, rakyat tidak lagi menjadi fokus perhatian politisi. Yang penting, para elite politik tetap aman berada dalam kekuasaan". __MOHAMMAD NASIH* Dalam politik, terdapat berbagai kepentingan yang saling berinteraksi. Terlebih dalam negara demokrasi, lembaga politik kenegaraan formal menjadi semacam melting pot dari ber-bagai kekuatan politik yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, lembaga politik kenegaraan yang paling menggambarkan sebagai melting pot itu adalah DPR. |
AuthorMokhamad Abdul Aziz Archives
October 2013
Categories |