Dimuat di Harian Suara Merdeka, 16 Januari 2013 Oleh : Mokhamad Abdul Aziz Menarik sekali membaca tulisan Susi Wulandari berjudul ”Menjaga Kehormatan Melalui Busana”.(Suara Merdeka, 09/01/2013). Tulisan tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan larangan duduk mengangkang saat berboncengan bagi kaum hawa yang dikeluarkan Pemkot Lhokseumawe.
0 Comments
_"Kaleidoskop perempuan Indonesia di tahun 2012 adalah gabungan dari tangis dan tawa dalam rentetan peristiwa sensasional yang dialami perempuan. Berikut ini berbagai rangkuman peristiwa yang dialami perempuan Indonesia sepanjang tahun 2012". _
Kita sudah memasuki tahun 2013. Setahun perjalanan hidup manusia selalu diwarnai dengan beragam peristiwa yang menarik untuk diingat, dikritisi dan diambil hikmahnya bagi perbaikan di masa depan. Biasanya, di akhir sebuah perjalanan peristiwa, ada keinginan untuk menengok kembali yang telah lewat. _Suara Merdeka, 26 Desember 2012 Oleh: Tiyas Nur Haryani
Ketika kita berbicara mengenai sosok emansipasi, asosiasi publik tentu langsung mengarah pada RA Kartini. Selama ini, Kartini kita simbolkan sebagai figur emansipasi perempuan, pendobrak budaya patriarkat. Kartini telah mencontohkan salah satu bentuk emansipasi yang membawa perubahan besar bagi perempuan Indonesia, yaitu perjuangan menuntut hak pendidikan bagi perempuan. _Suara Merdeka, 09 Januari 2013 Oleh: Susi Wulandari
Mengejutkan. Itulah kata tepat untuk menanggapi larangan duduk ”mlangkah” atau mengangkang saat berboncengan bagi kaum hawa yang dikeluarkan oleh Pemkot Lhokseumawe. Perempuan sebagai perhiasan dunia sudah mesti dijaga kehormatannya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Suaidi Yahya, Wali Kota Lhokseumawe itu tak berselang jauh dari tragedi yang menimbulkan gejolak di India. _Suara Merdeka, 26 Oktober 2011 _"Jelas sekali tidak ada hubungannya antara jenis kelamin dengan politik, sehingga tidak ada masalah jika perempuan harus ikut terlibat dalam kegiatan politik. Karena bagaimanapun, perempuan juga perlu diatur kebutuhannya". Oleh Misbahul Ulum
Politik, selama ini hanya dimaknai sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Maka, perilaku politik yang tampak adalah merebut, menggunakan dan mempertahankan kekuasaan. Hans J Morgenthau, dalam Political Among Nations mengungkapkan bahwa politik merupakan perjuangan menuju kekuasaan. Pemaknaan politik seperti itu jelas menyesatkan. _Harian Sumut Pos, 25 July, 2012 _"Kemunculan sederet nama politisi perempuan yang belakangan disebut-sebut bakal meramaikan bursa calon presiden 2014 tentu memberikan tanda-tanda yang cukup menggembirakan. Dunia politik yang selama ini dianggap tak pantas bagi kaum perempuan ternyata telah memberikan ruang bagi perempuan untuk melakukan aktualisasi diri". Oleh:Misbahul Ulum
25 July, 2012 Namun, ditengah upaya penyetaraan perempuan dalam wilayah publik ini, ternyata masih ada anggapan sebagian besar masyarakat yang menilai bahwa perempuan hanyalah “Kanca Wingking” semata. _Suara Merdeka, 26 Oktober 2011 _"Sesungguhnya kecantikan itu adalah milik setiap wanita. Tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang berhak mengklaim bahwa kecantikan itu hanya milik satu golongan saja. Wanita yang berkulit putih, sawo matang, kuning langsat bahkan hitam sekali pun sama-sama berhak menjadi cantik". Oleh: Misbahul Ulum
Selama ini, dalam pandangan masyarakat luas, kata ”cantik” selalu didentikkan dengan sosok wanita yang berkulit putih, bertubuh langsing, memiliki hidung mancung dan lain sebagainya, yang tolok ukurnya didasarkan pada kondisi fisik perempuan semata. Dimuat di Harian Jawa Pos,Juni 2012 __"Perempuan harus menjalankan peran yang berkaitan dengan urusan domestik, mulai proses regenerasi, seperti melahirkan lalu mengurus anak dan urusan rumah tangga. Dalam waktu bersamaan, terutama apabila suami tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, perempuan mau tidak mau juga harus ikut turun tangan untuk menyelesaikannya". Oleh : MOHAMMAD NASIH*
MENTERI Negara BUMN Dahlan Iskan kembali melontarkan gagasan brilian agar perempuan yang melahirkan memperoleh cuti sampai dua tahun. Walaupun hanya diusulkan dalam lingkup birokrasi BUMN, gagasan tersebut akan menjadi awal yang sangat baik untuk menjadikannya sebagai kebijakan dengan lingkup yang lebih luas. |
AuthorMokhamad Abdul aziz Archives
March 2013
Categories |